Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan lampu hijau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandung untuk kembali menggelar rapat di hotel. Namun, ada syaratnya: rapat tersebut harus dilakukan di hotel bintang tiga.
Keputusan ini didasarkan pada kondisi hotel bintang tiga di Bandung yang paling terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah. Farhan berupaya untuk membantu sektor perhotelan di kota tersebut.
Hotel Bintang Tiga Jadi Prioritas
Farhan menjelaskan bahwa hotel bintang tiga menjadi prioritas utama karena dampak signifikan yang mereka alami. Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan harga yang relatif terjangkau menjadi pertimbangan utama.
Dengan memfokuskan penyelenggaraan acara MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di hotel bintang tiga, diharapkan dapat memberikan suntikan dana segar dan mencegah PHK lebih lanjut.
Insentif untuk Hotel Bintang Tiga
Pemkot Bandung berencana memberikan insentif kepada hotel bintang tiga. Hal ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap industri perhotelan di Bandung.
Farhan menekankan komitmen Pemkot Bandung untuk mendukung penuh industri perhotelan, terutama hotel bintang tiga, demi mencegah PHK massal.
Implementasi Kebijakan Baru
Kebijakan baru ini akan diterapkan segera. ASN Pemkot Bandung dapat langsung menggunakan hotel bintang tiga untuk kegiatan mereka mulai hari ini.
Pemerintah kota berharap langkah ini dapat membantu memulihkan ekonomi lokal dan mengurangi beban PHK di sektor perhotelan.
Peran Vital Industri Perhotelan Bandung
Industri perhotelan di Bandung memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Dukungan pemerintah pusat untuk kembali menggelar MICE di hotel-hotel sangat diharapkan untuk menghidupkan kembali sektor ini.
Pemkot Bandung menyadari pentingnya peran APBD untuk menggerakkan roda perekonomian, dan sektor perhotelan merupakan salah satu fokus utama.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak serta-merta melarang pertemuan penting di tempat tersebut.
Mendagri menekankan pentingnya memperhatikan sektor perhotelan dan restoran, mengingat dampaknya terhadap karyawan dan rantai pasokan makanan.
Pertemuan di hotel dan restoran diperbolehkan asalkan bermanfaat dan tidak berlebihan. Presiden RI Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan untuk tetap menghidupkan sektor perhotelan dan restoran di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan industri perhotelan di Bandung dapat kembali bangkit dan berkontribusi positif bagi perekonomian kota.
Langkah Wali Kota Bandung untuk memprioritaskan hotel bintang tiga menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan solusi konkret bagi permasalahan di sektor ini, sambil tetap memperhatikan efisiensi anggaran pemerintah.
