Indonesia menargetkan penurunan biaya logistik hingga 8% dalam lima tahun mendatang, dari angka 14% saat ini. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah mengingat biaya logistik yang tinggi masih menjadi kendala bagi daya saing produk Indonesia di pasar global.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dinilai sebagai faktor utama yang menambah beban pengusaha logistik. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengungkapkan perlunya transformasi dalam sistem logistik nasional untuk mencapai target tersebut.
Tantangan Penurunan Biaya Logistik di Indonesia
Akbar Djohan menekankan pentingnya biaya logistik yang terjangkau, bukan hanya murah semata. Murah namun tidak efisien atau berisiko kerusakan barang tentu tidak menguntungkan.
Target penurunan biaya logistik ke angka 8% dalam lima tahun merupakan ambisi besar pemerintah. Ini membutuhkan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak.
Deregulasi Pajak sebagai Solusi
Salah satu hambatan utama penurunan biaya logistik adalah PPN yang dikenakan pada jasa freight export. Hal ini mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia karena negara lain umumnya tidak memberlakukan pajak serupa.
Akbar Djohan menyarankan deregulasi pajak untuk meningkatkan daya saing ekspor. Dengan meringankan beban pajak, diharapkan biaya logistik dapat ditekan dan produk Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional.
Selain PPN, PNBP juga menjadi beban bagi pengusaha logistik. Besaran PNBP bervariasi, tergantung skema konsesi dengan pemerintah, jangka waktu, dan potensi ekonomi proyek.
Peran Pemerintah dalam Penataan Logistik Nasional
Pemerintah memiliki peran krusial dalam penataan logistik nasional. Hal ini meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan pengawasan yang efektif.
Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha logistik sangat penting. Dengan kerja sama yang baik, target penurunan biaya logistik dapat tercapai dan daya saing Indonesia meningkat.
Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan infrastruktur pendukung logistik. Peningkatan kualitas jalan, pelabuhan, dan bandara akan memperlancar distribusi barang dan menekan biaya operasional.
Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan PNBP juga perlu ditingkatkan. Sistem yang transparan dan efisien akan mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan dana PNBP untuk pengembangan sektor logistik.
Kesimpulannya, penurunan biaya logistik di Indonesia menjadi tantangan besar namun sangat penting. Deregulasi pajak, peningkatan infrastruktur, dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha merupakan kunci keberhasilannya. Dengan langkah-langkah komprehensif ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produknya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
