Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi belum memberikan subsidi untuk layanan Transjabodetabek. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan urgensi dan kondisi geografis Jawa Barat yang berbeda dengan Jakarta. Pemprov Jabar memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi dasar di daerah-daerah terpencil.
Prioritas Pemprov Jabar: Infrastruktur Transportasi Dasar
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pemberian subsidi harus didasarkan pada tingkat urgensi. Jika layanan Transjabodetabek dianggap sangat penting dan mendesak bagi Jawa Barat, maka Pemprov Jabar siap untuk berpartisipasi. Namun, saat ini fokus utama adalah membangun konektivitas dasar di wilayah Jawa Barat.
Banyak daerah di Jawa Barat, terutama daerah terpencil dan pedesaan, belum memiliki akses transportasi umum yang memadai. Oleh karena itu, Pemprov Jabar lebih memprioritaskan anggaran untuk membangun infrastruktur dasar, termasuk penyediaan transportasi bagi pelajar di daerah-daerah terpencil.
Pemprov Jabar juga tengah berupaya meningkatkan aksesibilitas transportasi umum bagi siswa. Program ini bertujuan untuk memastikan para pelajar dapat menjangkau sekolah dengan aman dan nyaman, tanpa harus mengandalkan kendaraan pribadi.
Perbedaan Kondisi Jawa Barat dan Jakarta
Kondisi Jawa Barat berbeda dengan Jakarta. Jakarta telah memiliki infrastruktur transportasi umum yang relatif lebih baik. Sementara itu, Jawa Barat masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan akses transportasi umum.
Pemprov Jabar berpendapat bahwa pendekatan yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan infrastruktur wilayahnya. Oleh karena itu, fokus saat ini adalah memastikan akses transportasi dasar bagi seluruh warga Jawa Barat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pemerataan layanan transportasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di Jawa Barat.
Subsidi Transjabodetabek di DKI Jakarta
Sebagai perbandingan, DKI Jakarta telah lebih dulu menggulirkan program subsidi transportasi publik. Subsidi ini diberikan kepada 15 kelompok masyarakat, termasuk PNS, pensiunan, pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan lainnya.
Program subsidi di Jakarta merupakan bagian dari strategi integrasi sistem transportasi Transjabodetabek. Untuk mendukung anggaran subsidi, Pemprov DKI berencana menaikkan tarif parkir dan menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP).
Penerapan sistem ERP di Jakarta bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien.
Lima Rute Baru Transjabodetabek
Hingga pertengahan 2025, lima rute baru Transjabodetabek telah beroperasi. Rute-rute tersebut melayani sejumlah wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta, memperluas jangkauan akses transportasi umum.
Berikut lima rute baru Transjabodetabek yang telah beroperasi: Blok M – Alam Sutera (S61), Vida Bekasi – Cawang (B41), PIK 2 – Blok M (T31), Bogor – Blok M (P11), dan Sawangan – Lebak Bulus (D41).
Perluasan jangkauan Transjabodetabek meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kontribusi pemerintah daerah lain, termasuk Jawa Barat, dalam mendukung program tersebut.
Meskipun Pemprov Jabar belum ikut serta dalam program subsidi Transjabodetabek, Gubernur Dedi Mulyadi tetap menekankan komitmennya terhadap pengembangan transportasi umum. Namun, prioritas tetap diberikan pada pembangunan infrastruktur dasar di Jawa Barat untuk mencapai pemerataan akses transportasi bagi seluruh warganya. Pemprov Jabar akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi umum di Jawa Barat sesuai dengan kemampuan dan prioritas pembangunan daerah.
