Provinsi Maluku, dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang menakjubkan, menyimpan potensi besar di sektor perikanan. Potensi ini, sayangnya, belum tergali secara maksimal. Melihat hal tersebut, Komisi VII DPR RI turun tangan untuk merumuskan strategi pengembangan industri perikanan di Maluku, berharap mampu mendongkrak perekonomian daerah. Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Maluku pada 11-15 Juni 2025 menjadi momentum penting dalam upaya tersebut.
Dorongan Komisi VII DPR RI untuk Pengembangan Perikanan Maluku
Komisi VII DPR RI, yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi, menganggap penting optimalisasi potensi kelautan Maluku. Wakil Ketua Komisi VII, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, beserta anggota lainnya seperti Lamhot Sinaga, Samuel Wattimena, dan Siti Mukaromah, memimpin kunjungan ini. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Maluku, Abdulah Vanath, Sekretaris Daerah Sadali Ie, dan Forkopimda Maluku turut menjadi agenda penting.
Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyatakan rencana pengajuan usulan pengembangan industri perikanan di DPR RI. Fokus utamanya adalah peningkatan pengolahan hasil laut di Maluku. Ini sejalan dengan data produksi perikanan Maluku tahun 2024 yang mencapai 764.776 ton, membuktikan potensi besar yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
Strategi Pengembangan yang Dijanjikan
Langkah-langkah konkret yang akan diusulkan Komisi VII mencakup beberapa poin penting. Penguatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk menunjang kelancaran distribusi hasil laut. Selanjutnya, pembangunan industri pengolahan hasil laut akan di dorong agar nilai tambah produk perikanan Maluku meningkat.
Peningkatan akses energi dan teknologi bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan juga akan menjadi perhatian serius. Komisi VII menyadari pentingnya dukungan infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Keberlanjutan lingkungan akan selalu dipertimbangkan dalam setiap tahapan pengembangan.
Peran Pemerintah Daerah dan Investasi
Pemerintah Provinsi Maluku juga memiliki peran krusial dalam upaya ini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku diharapkan melaksanakan program-program pengolahan perikanan yang terarah. Hal ini akan mendorong hilirisasi tidak hanya di sektor tambang dan pertanian, tetapi juga di sektor perikanan.
Komisi VII DPR RI akan mendorong terbukanya peluang investasi di sektor perikanan Maluku. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk mitra di komisi, akan dioptimalkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Maluku. Sinergi pusat dan daerah dinilai sebagai kunci keberhasilan.
Potensi Komoditas dan Pasar Ekspor
Produksi perikanan Maluku tahun 2024 mencapai angka yang signifikan, yaitu 764.776 ton. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain ikan laut seperti tuna, cakalang, tongkol, kembung, dan layang. Udang vannamei juga menjadi komoditas andalan ekspor, seiring meningkatnya permintaan pasar internasional.
Keberhasilan pengembangan sektor perikanan di Maluku bergantung pada sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, hingga para pelaku usaha dan nelayan. Perencanaan yang matang, dukungan infrastruktur, dan teknologi yang tepat akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi yang luar biasa ini. Dengan demikian, Maluku dapat menjadi pusat perikanan yang maju dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Pengembangan sektor perikanan di Maluku tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha perikanan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan ekonomi maritim yang kuat. Keberhasilan ini akan membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat.
