Sebuah nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M telah bocor ke media. Nota diplomatik tertanggal 16 Juni 2025 ini ditujukan kepada tiga pihak: Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri. Dokumen tersebut mencatat lima isu utama yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, telah memberikan tanggapan terkait hal ini. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar isu tersebut telah berhasil diatasi dan penjelasannya telah disampaikan kepada pihak berwenang di Arab Saudi. Perbaikan terus dilakukan untuk penyelenggaraan haji di masa mendatang.
Lima Isu Utama dalam Penyelenggaraan Haji 2025
Nota diplomatik tersebut menyoroti lima dinamika utama dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Masalah-masalah ini telah dibahas dan sebagian besar telah terselesaikan dengan baik berkat kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi. Berikut penjelasan lebih detail mengenai kelima isu tersebut.
Rekonsiliasi Data Jamaah Haji
Permasalahan pertama adalah inkonsistensi data jamaah haji. Terdapat perbedaan data jamaah antara sistem E-Haj, Siskohat Kementerian Agama, dan manifes penerbangan. Perbedaan ini terutama muncul akibat perubahan data mendadak, misalnya karena pembatalan keberangkatan akibat sakit atau meninggal dunia.
Tim Penyelenggara Haji dan Umrah bekerja keras melakukan rekonsiliasi data setiap hari. Kerja sama dengan Kementerian Haji dan Syarikah di Arab Saudi memastikan kelancaran proses keberangkatan dan kepulangan jamaah.
Pergerakan Jamaah dari Madinah ke Makkah
Isu kedua terkait pergerakan jamaah gelombang pertama dari Madinah ke Makkah. Di Madinah, penempatan jamaah di hotel berbasis penerbangan. Namun, keberangkatan ke Makkah harus berbasis Syarikah, menyebabkan beberapa kelompok kecil jamaah dengan Syarikah berbeda harus ditangani secara terpisah.
Untuk mengatasi hal ini, Ditjen PHU dan Misi Haji Indonesia menyediakan transportasi tambahan. Semua pergerakan jamaah dilakukan setelah mendapat kesepakatan dari Kementerian Haji Arab Saudi dan Syarikah terkait.
Penempatan Hotel di Makkah
Isu ketiga berkaitan dengan penempatan jamaah di hotel Makkah. Meskipun mayoritas jamaah ditempatkan sesuai Syarikah, beberapa jamaah terpisah dari kloter utamanya dan meminta untuk bergabung dengan anggota keluarga mereka yang berada di hotel berbeda.
Beberapa jamaah menginformasikan kepindahan mereka, sementara yang lain tidak. Namun, Kementerian Haji dan Syarikah penyedia layanan telah berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk penggabungan keluarga dan lansia.
Jumlah Jamaah Lansia dan Risiko Tinggi
Jumlah jamaah lansia dan berisiko tinggi menjadi perhatian utama. Angka kematian jamaah di tahun 2025 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Hal ini menjadi catatan penting agar pembimbing tidak memaksakan ibadah sunah berlebihan pada jamaah dengan kondisi khusus.
Nota diplomatik tersebut juga merekomendasikan proses seleksi jamaah yang lebih ketat ke depan. Jamaah dengan kondisi kesehatan yang berat sebaiknya tidak dipaksakan untuk berangkat haji.
Penyembelihan Hewan Dam
Isu terakhir berkaitan dengan penyembelihan hewan dam. Mayoritas jamaah Indonesia melaksanakan haji Tamattu’ dan wajib membayar dam. Pemerintah Indonesia menawarkan dua skema penyembelihan dam: melalui Adahi (perusahaan resmi di Arab Saudi) dan melalui Baznas di Indonesia.
Namun, koordinasi dengan Adahi mengalami kendala karena belum adanya kepastian jumlah kambing yang akan disembelih. Banyak jamaah telah terlanjur membuat kesepakatan dengan pihak lain, sehingga jumlah yang menggunakan Adahi sulit diprediksi.
Ke depan, diharapkan kebijakan pembiayaan haji dapat mengakomodasi penyembelihan hewan dam, sehingga masalah ini dapat teratasi lebih baik. Penjelasan dari Dirjen PHU diharapkan dapat meredakan kekhawatiran publik terkait isi nota diplomatik tersebut, karena sebagian besar isu telah diselesaikan sebelum puncak haji. Kerja sama yang erat antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.
