Partai Hanura secara tegas menyatakan tidak mendukung aktivitas pornografi menyusul penetapan Ketua DPD Hanura Jawa Tengah, Bambang Raya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan praktik striptis dan prostitusi di Mansion Executive Karaoke. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi DPP Partai Hanura, Adil Saputra Akbar, menekankan komitmen partai pada norma agama, sosial, dan budaya. Meskipun demikian, Hanura tetap memberikan bantuan hukum kepada Bambang Raya.
Penegasan Hanura Terkait Kasus Bambang Raya
Partai Hanura menegaskan penolakan keras terhadap segala bentuk aktivitas pornografi. Adil Saputra Akbar menyatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh partai. Sikap ini diambil sebagai bentuk konsistensi Hanura dalam menjunjung tinggi moralitas dan etika di tengah masyarakat. Mereka menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Polda Jawa Tengah.
Pemberian bantuan hukum kepada Bambang Raya, menurut Adil, bertujuan untuk memastikan proses hukum berjalan proporsional dan adil. Partai Hanura menekankan bahwa dukungan hukum ini semata-mata untuk memastikan keadilan tegak, bukan berarti membenarkan perbuatan yang dilakukan.
Kronologi Penetapan Bambang Raya Sebagai Tersangka
Penetapan Bambang Raya sebagai tersangka telah dilakukan sejak Senin, 2 Juni 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto. Bambang diduga menerima keuntungan dari operasional karaoke yang menyediakan layanan striptis dan prostitusi.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio, menjelaskan peran Bambang sebagai pemilik usaha yang turut menikmati keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Kepolisian saat ini tengah menyelidiki aliran dana dari operasional karaoke kepada Bambang. Bukti kuat telah didapatkan, termasuk temuan paket hiburan “Mask Potato” seharga Rp 5,8 juta yang mencakup pemandu karaoke dan penari telanjang.
Dampak Kasus dan Pernyataan Hanura
Kasus ini menimbulkan sorotan publik terhadap keterlibatan politisi dalam kegiatan ilegal. Pernyataan tegas Hanura yang menolak aktivitas pornografi sekaligus memberikan bantuan hukum kepada anggotanya yang tersangkut kasus ini, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana partai menyeimbangkan komitmen moral dengan dukungan internal.
Keputusan Hanura untuk memberikan bantuan hukum kepada Bambang Raya tetap dijalankan, dengan alasan untuk mendapatkan keadilan yang proporsional. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap seluruh jaringan dan aliran dana dalam kasus tersebut. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh publik dan berpotensi memengaruhi citra partai ke depannya. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk menjunjung tinggi hukum dan etika, terutama bagi para pemimpin dan figur publik.
Partai Hanura, melalui tindakan dan pernyataannya, mencoba menyeimbangkan komitmen moral dan dukungan internal. Kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam dunia politik. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan keadilan dan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat. Ke depan, kasus ini diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan internal partai dan penegakan hukum yang lebih tegas.
