Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menggelar Dialog Nasional pada Kamis, 19 Juni 2025. Dialog bertajuk “Optimalisasi Peranan Kawasan Industri Memperkuat Daya Saing Investasi Industri Manufaktur dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja” ini diadakan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta.
Tujuan utama dialog ini adalah mendorong percepatan perizinan dan penguatan regulasi kawasan industri. Hal ini dianggap krusial untuk mendukung target ambisius pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan.
Penguatan Ekosistem Investasi dan Regulasi yang Memadai
Ketua Umum HKI periode 2025-2029, Akhmad Ma’ruf Maulana, menekankan pentingnya penguatan ekosistem investasi. Perlindungan hukum yang lebih spesifik bagi kawasan industri juga menjadi sorotan utama.
Ma’ruf menilai regulasi kawasan industri di Indonesia masih belum memadai. Regulasi yang ada dinilai belum mampu menopang peran kawasan industri dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Ia menyampaikan perlunya payung hukum yang lebih kuat. Hal ini perlu diwujudkan melalui pasal khusus dalam Undang-Undang Perindustrian.
Dengan menggabungkan 120 kawasan industri di Indonesia, potensi ekonomi yang besar dapat terwujud. Namun, kepastian hukum menjadi kunci agar potensi ini dapat berkembang secara optimal.
Tantangan yang Dihadapi Pelaku Industri
Berbagai tantangan masih dihadapi pelaku industri. Tantangan tersebut meliputi tingginya biaya energi, khususnya gas, serta proses perizinan yang lambat dan berbelit.
Biaya tinggi, termasuk gas, menjadi kendala utama. Lambatnya proses perizinan, seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), juga turut memperlambat perkembangan industri.
HKI telah menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian. Kementerian yang dilibatkan antara lain Kementerian Investasi, Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN.
Kementerian Lingkungan Hidup juga akan dilibatkan. Masukan dari diskusi akan dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat.
Percepatan Perizinan dan Kolaborasi Antar Kementerian
Percepatan perizinan investasi menjadi prioritas utama HKI. Pembentukan Satgas Percepatan Investasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat segera direalisasikan.
Koordinasi antar kementerian dan lembaga sangat penting. Seringkali, ketidaksesuaian regulasi antar instansi menjadi penghambat investasi.
HKI berencana membentuk tim khusus. Tim ini akan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Tujuan pembentukan tim ini adalah mengawal proses percepatan investasi di lapangan. HKI berkomitmen untuk terlibat langsung dalam percepatan investasi tersebut.
Dialog Nasional ini dihadiri perwakilan berbagai kementerian. Beberapa kementerian yang hadir antara lain Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Secara keseluruhan, Dialog Nasional HKI ini menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penguatan regulasi dan percepatan perizinan menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius. Keberhasilan ini akan berdampak positif pada peningkatan daya saing industri manufaktur dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
