Pada tahun 2045, lebih dari 70 persen penduduk Indonesia diproyeksikan akan tinggal di perkotaan. Fenomena urbanisasi besar-besaran ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur perumahan nasional. Perubahan signifikan ini memerlukan strategi komprehensif untuk memastikan ketersediaan hunian yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh warga.
Transformasi ini membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi, mulai dari penyediaan lahan hingga pembiayaan infrastruktur. Pemerintah harus mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mencapai tujuan tersebut.
Urbanisasi Massal: Tantangan dan Peluang di Sektor Perumahan Indonesia
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah menyoroti pergeseran demografis ini. Beliau menekankan pentingnya adaptasi kebijakan pemerintah untuk menghadapi lonjakan penduduk di perkotaan.
AHY menjelaskan bahwa strategi pembangunan perumahan ke depan harus berfokus pada tiga hal utama: pembangunan perumahan di perkotaan, pembangunan berorientasi transit, dan pemerataan spasial. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan menyediakan akses yang lebih mudah ke fasilitas publik.
Tantangan utamanya terletak pada bagaimana memadukan investasi publik dengan suntikan modal dari sektor swasta. Setiap rupiah yang diinvestasikan harus memberikan dampak yang maksimal dan efisien.
Strategi Pembangunan Perumahan Berkelanjutan
Pemerintah perlu mempercepat reformasi lahan, tidak hanya sekadar membuka lahan baru, tetapi juga meningkatkan kualitas lahan yang ada. Pembangunan infrastruktur pun harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Integrasi layanan transportasi, perumahan, dan lokasi kerja menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Pendekatan terintegrasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan efisien bagi masyarakat.
Kerjasama dengan pemerintah daerah (wali kota dan gubernur) menjadi krusial. Sinkronisasi kebijakan dan penyederhanaan peraturan akan mempercepat proses pembangunan.
Kolaborasi Antar Sektor dan Pemerataan Pembangunan
Sektor perumahan dan permukiman di Indonesia memiliki keterkaitan yang luas dengan 185 subsektor. Kolaborasi antar sektor, mulai dari bahan bangunan hingga layanan keuangan, sangat penting untuk keberhasilan pembangunan.
Pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk mencegah kesenjangan ekonomi dan sosial. Pembangunan perumahan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga mencakup daerah perkotaan dan pedesaan.
Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Sektor perumahan menyumbang 10 persen dari PDB Indonesia, menyediakan 7 persen lapangan kerja, dan menghasilkan 8 persen pendapatan pajak. Potensi ekonomi sektor ini sangat besar.
Dengan strategi yang tepat, Indonesia berpotensi memanfaatkan investasi publik hingga 3,8 miliar dolar AS setiap tahunnya. Hal ini dapat menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja dan menarik investasi swasta sebesar 2,8 miliar dolar AS.
Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama menyediakan perumahan yang aman, terjangkau, dan tahan iklim bagi kelompok berpenghasilan rendah. Target penyediaan 3 juta unit rumah per tahun menjadi komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
Perencanaan dan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi kunci untuk menghadapi urbanisasi massal. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun kota-kota yang layak huni, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua warganya di tahun 2045 dan seterusnya.
