Kemunculan kembali kasus COVID-19 di Jakarta pada tahun 2025 telah memicu kewaspadaan. Meskipun angka kasus tergolong rendah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tetap memantau perkembangan situasi dengan seksama.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyerahkan sepenuhnya penanganan dan kebijakan terkait COVID-19 kepada Kemenkes. Hal ini disampaikannya usai peresmian rute baru Transjabodetabek.
Kasus COVID-19 di Jakarta: Angka Terkini dan Respon Pemerintah
Laporan terbaru menunjukkan adanya beberapa kasus positif COVID-19 di Jakarta pada Mei 2025. Pemerintah Kota Jakarta Timur mencatat dua kasus yang telah dinyatakan sembuh.
Sementara itu, data dari “New All Record” (NAR) Kemenkes menunjukan 15 kasus positif di Jakarta Selatan pada tahun 2025.
Meskipun angka kasus relatif sedikit, peningkatan kasus di beberapa negara Asia menjadi perhatian serius.
Kewaspadaan Meningkat: Langkah Kemenkes RI
Menanggapi peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia seperti Thailand, Hongkong, Malaysia, dan Singapura, Kemenkes RI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE).
Surat edaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 dan potensi wabah penyakit lainnya.
Kemenkes RI mencatat adanya tujuh kasus COVID-19 di Indonesia hingga minggu ke-12 tahun 2025.
Penanganan dan Kebijakan: Peran Pemerintah Daerah dan Pusat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa penanganan COVID-19 menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
Keputusan terkait imbauan penggunaan masker di transportasi umum, misalnya, juga diserahkan sepenuhnya kepada Kemenkes.
Pemerintah daerah, seperti Pemkot Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, bertugas melaporkan dan menangani kasus di wilayah masing-masing sesuai arahan Kemenkes.
Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan respon yang efektif terhadap potensi peningkatan kasus COVID-19.
Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan COVID-19
Pemerintah daerah berperan penting dalam melakukan pelacakan kontak, penanganan pasien, serta edukasi kepada masyarakat di tingkat lokal.
Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan fasilitas kesehatan setempat juga krusial untuk memastikan akses layanan kesehatan yang memadai.
Kesiapsiagaan dan pencegahan tetap menjadi kunci. Meskipun kasus saat ini masih tergolong rendah, peningkatan kewaspadaan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah penting dalam menghadapi potensi ancaman COVID-19 di masa mendatang. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat, dan mengikuti arahan dari pemerintah terkait pencegahan penyakit.
