Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah menghadapi tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri diproyeksikan semakin besar untuk belanja Aparatur Sipil Negara (ASN), infrastruktur, dan kebutuhan lainnya. DPRD Kepri pun mendesak pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam memanfaatkan potensi pendapatan yang ada.
Salah satu fokus utama adalah optimalisasi potensi dana Participating Interest (PI) 10 persen dari sektor minyak dan gas (migas), serta potensi maritim yang melimpah di Kepri. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk meningkatkan PAD Kepri yang masih jauh dari target.
Optimalisasi Dana PI 10 Persen Migas
DPRD Kepri mendorong optimalisasi dana PI 10 persen migas yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Energi Kepri. Potensi ini dinilai sangat besar mengingat keberhasilan Provinsi Riau yang mampu menghasilkan deviden lebih dari Rp3 triliun per tahun dari pengelolaan serupa.
Komisi II DPRD Kepri menekankan pentingnya kesiapan dan profesionalisme BUMD dalam mengelola dana tersebut. Koordinasi dengan sektor terkait juga menjadi kunci keberhasilan. Targetnya, Kepri dapat menyamai capaian Riau dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan.
Pengembangan Sektor Maritim Unggulan
Selain dana PI migas, Kepri memiliki potensi besar dari sektor maritim. Dengan wilayah perairan mencapai 96 persen, pengembangan industri perikanan dan rumput laut sangat menjanjikan.
Tersedia lahan seluas 1.000 hektare di seluruh kabupaten/kota di Kepri yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Pasar ekspor untuk rumput laut juga terbuka lebar, khususnya ke Korea dan Jepang.
BUMD juga didorong untuk berperan aktif dalam pengembangan sektor transportasi laut. Potensi ini masih belum tergarap secara maksimal, padahal Kepri memiliki jalur pelayaran internasional yang ramai, misalnya rute Batam-Singapura dan Batam-Malaysia.
Sebagai contoh, PT Pelabuhan Kepri memiliki modal awal Rp13 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk merambah bisnis pelayaran internasional. Inisiatif rute kapal langsung Tanjungpinang-Singapura misalnya, dapat menjadi sumber pendapatan baru sekaligus mendukung sektor pariwisata.
Peran Strategis BUMD dan RPJMD 2025-2030
BUMD memiliki peran krusial dalam pengembangan sektor-sektor potensial di Kepri. Hal ini termasuk tidak hanya di sektor migas dan maritim, tetapi juga di sektor pariwisata dan transportasi laut. Peningkatan profesionalisme dan pengelolaan yang efektif sangat diperlukan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 harus lebih progresif dan visioner. Selain strategi peningkatan PAD, RPJMD perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor-sektor potensial dan profesionalisme BUMD.
Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, menyatakan pemerintah provinsi tengah berupaya menggali sumber pendapatan baru. Selain pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak air permukaan, dan pajak kendaraan air, sektor maritim, khususnya lego jangkar, juga menjadi sasaran.
Proses seleksi direksi BUMD PT Energi Kepri juga tengah dilakukan untuk mempersiapkan pengelolaan dana PI 10 persen migas di Natuna yang ditargetkan mulai terealisasi pada tahun 2027. Target PAD Kepri tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun, hingga Juni 2025 baru terealisasi sekitar Rp636 miliar.
Dengan optimalisasi potensi dana PI migas, pengembangan sektor maritim, dan peran aktif BUMD, APBD Kepri diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri. Kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
