Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPJHI), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyoroti permasalahan krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini: istithaah. Istithaah, atau kemampuan jemaah untuk menunaikan ibadah haji, menjadi perhatian khusus mengingat banyaknya jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok risiko tinggi (risti). Khususnya, keterbatasan kapasitas akomodasi untuk kelompok rentan ini di Hotel Transit Aziziyah, Mekkah, menjadi indikator utama masalah yang lebih besar.
Hotel Transit Aziziyah, yang seharusnya mampu menampung sekitar 2.000 jemaah, ternyata hanya mampu menampung sekitar 500 jemaah lansia, disabilitas, dan risti. Kondisi ini mengungkap kelemahan dalam proses validasi istithaah kesehatan sejak dari Indonesia.
Keterbatasan Kapasitas Akomodasi untuk Jemaah Rentan
Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan kunjungan langsung ke Hotel Transit Aziziyah untuk melihat kondisi jemaah lansia di lokasi tersebut. Ia menemukan fakta bahwa kapasitas hotel tidak mencukupi untuk menampung jemaah rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Perbedaan signifikan antara kapasitas seharusnya dan kapasitas aktual menandakan adanya masalah serius dalam perencanaan dan pengelolaan jemaah haji.
Ketidaksesuaian kapasitas ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan bagi para jemaah lansia dan disabilitas. Hal ini juga dapat menyebabkan pelayanan yang kurang optimal.
Proses Validasi Istithaah yang Perlu Perbaikan
Permasalahan ini, menurut Dahnil, menunjukkan celah besar dalam proses validasi istithaah kesehatan jemaah calon haji sejak keberangkatan dari Indonesia. Pemeriksaan kesehatan yang kurang akurat dan potensi intervensi yang merugikan jemaah menjadi sorotan utama.
Dahnil menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan yang jujur, akurat, dan bebas intervensi. Hal ini untuk memastikan hanya jemaah yang benar-benar memenuhi syarat istithaah yang berangkat ke Tanah Suci.
Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Moral dalam Penyelenggaraan Haji
Potensi manipulasi dan eksploitasi jemaah, terutama lansia yang mungkin kurang memahami proses, menjadi kekhawatiran serius. Dahnil meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji menjalankan tugas dengan penuh etika dan tanggung jawab moral.
Praktik-praktik yang tidak etis, seperti memungut biaya tambahan secara ilegal atau memberikan pelayanan yang tidak layak, harus dihentikan. Pelayanan yang optimal dan bebas dari eksploitasi harus menjadi prioritas utama.
Menjamin Keamanan dan Kesehatan Jemaah
Prioritas utama dalam penyelenggaraan haji adalah menjamin keselamatan dan kesehatan jemaah. Keterbatasan akomodasi dan potensi eksploitasi keuangan dan pelayanan merupakan ancaman serius bagi hal tersebut.
BPJHI harus melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan jemaah, terutama kelompok rentan, mendapatkan pelayanan terbaik dan aman selama menunaikan ibadah haji.
Perbaikan Sistem Validasi Istithaah
Sistem validasi istithaah perlu diperbaiki dan diperketat untuk mencegah jemaah yang tidak memenuhi syarat berangkat ke Tanah Suci. Hal ini untuk menghindari risiko kesehatan dan keselamatan jemaah, sekaligus mencegah potensi eksploitasi.
Peningkatan sistem ini dapat meliputi pemeriksaan medis yang lebih ketat, validasi data yang lebih teliti, dan edukasi yang lebih baik kepada jemaah.
Dahnil menegaskan kembali komitmen BPJHI untuk mengatasi permasalahan ini. Penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dan bebas dari eksploitasi bagi seluruh jemaah, terutama mereka yang rentan, merupakan tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar setiap jemaah dapat menunaikan ibadah haji dengan khusyuk dan tenang. Keberangkatan jemaah haji harus dijamin tidak hanya memenuhi syarat istithaah lahir dan batin, tetapi juga terbebas dari potensi bahaya dan eksploitasi. Hal ini menuntut komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat.
