Koalisi Cek Fakta Indonesia, gabungan berbagai lembaga dan media, menyoroti pentingnya transparansi metodologi dalam menanggapi disinformasi. Kejelasan prosedur sangat krusial untuk menghindari kesalahpahaman publik.
Koordinator Koalisi Cek Fakta, Adi Marsiela, mengungkapkan keprihatinannya terhadap beberapa lembaga pemerintahan yang hanya menempel label “hoaks” tanpa penjelasan detail. Praktik ini, menurutnya, justru berpotensi menimbulkan kebingungan.
Transparansi Metode Pemeriksaan Fakta: Kunci Mengatasi Disinformasi
Adi Marsiela menekankan pentingnya penjelasan yang rinci dan terukur, bukan sekadar pelabelan kasar. “Ada prosedurnya, ada caranya. Harus menggunakan cara explanation atau explicatory, bukan hanya menempel label hoaks,” tegasnya.
Contoh kasus terjadi pada tanggapan akun Instagram Kementerian Agama (Kemenag) terhadap artikel manipulasi yang mencatut nama Menteri Agama, Nasaruddin Umar, pada 15 Juni 2025. Kemenag hanya menampilkan artikel asli dari Kompas.com tanpa penjelasan detail.
Akibatnya, beberapa warganet salah paham dan menganggap Kompas.com sebagai sumber hoaks. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya transparansi dalam proses penanggulangan disinformasi.
Kasus Kemenag dan Akun @cekfakta.ri: Tantangan Transparansi di Lembaga Pemerintah
Adi Marsiela memberikan apresiasi atas upaya Kemenag dan lembaga lain dalam melawan hoaks. Namun, ia menekankan pentingnya menjelaskan metode yang digunakan. “Harus dijelaskan caranya,” ujarnya.
Rendahnya literasi media di Indonesia semakin memperparah situasi. Komentar warganet yang salah memahami tanggapan Kemenag menjadi bukti nyata tantangan ini.
Selain Kemenag, Adi juga menyoroti akun @cekfakta.ri yang dikelola Kantor Komunikasi Kepresidenan (KPK). Akun ini, menurutnya, belum sepenuhnya menerapkan kaidah pemeriksaan fakta yang baik.
Panduan International Fact Checking Network (IFCN) menekankan pentingnya independensi, transparansi, dan metodologi terukur dalam pemeriksaan fakta. Namun, penerapan prinsip-prinsip IFCN ini masih menjadi tantangan bagi beberapa lembaga pemerintah.
Perlunya Standar dan Pedoman yang Jelas untuk Lembaga Pemerintah
Adi mempertanyakan mekanisme dan prosedur pemeriksaan fakta di akun @cekfakta.ri. Ia menilai beberapa konten di akun tersebut cenderung mengarah pada propaganda dan mengganggu kerja pemeriksaan fakta yang independen.
Menurutnya, lembaga pemerintah perlu benar-benar mengikuti prinsip-prinsip IFCN. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyebaran misinformasi.
Kejadian ini menyoroti perlunya standar dan pedoman yang jelas bagi lembaga pemerintah dalam menanggapi disinformasi. Transparansi dan metodologi yang terukur adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan melawan penyebaran hoaks secara efektif.
Ke depannya, kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pemerintah dan organisasi pemeriksa fakta independen sangat dibutuhkan. Dengan demikian, upaya penanggulangan disinformasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terpercaya.
