Sekitar 100 pekerja pariwisata di Bali kehilangan pekerjaan mereka sejak awal tahun 2025. Data ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan. Sebagian besar PHK terjadi di sektor perhotelan dan restoran.
Kabupaten Badung tercatat sebagai wilayah terdampak paling parah. Namun, angka tersebut diprediksi masih akan bertambah karena data dari kabupaten lain belum sepenuhnya terkumpul.
Dampak PHK di Sektor Pariwisata Bali
Setiawan menjelaskan, PHK tersebut mayoritas terjadi di hotel dan restoran di Bali. Ia sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait penyebab dan dampaknya.
Kajian komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan dianggap penting untuk mengantisipasi masalah serupa di masa mendatang.
Permasalahan Outsourcing dan Penyelesaian PHK
Salah satu isu krusial yang perlu segera diatasi adalah kepastian kerja bagi pekerja outsourcing. Hal ini mencakup perjanjian upah, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
Setiawan menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan PHK melalui jalur musyawarah. Jika upaya musyawarah gagal, maka akan diterapkan mekanisme penyelesaian berjenjang sesuai aturan hukum yang berlaku.
Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat dan tepat. Proses ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pekerja yang terkena PHK.
Upaya Antisipasi dan Solusi Ke Depan
Pemerintah Provinsi Bali perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya PHK massal di sektor pariwisata. Kerjasama dengan pelaku usaha sangat penting dalam hal ini.
Program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja pariwisata juga perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki daya saing yang tinggi dan lebih mudah terserap di pasar kerja.
Selain itu, perlu adanya diversifikasi sektor ekonomi di Bali untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata semata. Pengembangan sektor-sektor lain dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi risiko PHK di masa depan.
Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan. Hal ini akan melindungi hak-hak pekerja dan mencegah terjadinya eksploitasi.
Ke depannya, dibutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan di sektor pariwisata Bali.
Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan angka PHK di sektor pariwisata Bali dapat ditekan dan kesejahteraan pekerja dapat terjamin.
