Keberhasilan China sebagai kekuatan global tak lepas dari strategi pembangunan nasionalnya yang berbasis pada prinsip-prinsip kebangsaan. Prinsip-prinsip ini, menariknya, memiliki kesamaan dengan Trisakti dan Pancasila, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, luas wilayah, dan kekayaan budaya, seharusnya mampu mengikuti jejak tersebut.
Namun, realitanya, Indonesia masih terhambat dalam mencapai potensi maksimalnya. Kehilangan arah dalam sistem pemerintahan dan ekonomi menjadi kendala utama. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tajam juga menghambat kemajuan bangsa.
Kegagalan Implementasi Pancasila dan Trisakti
Penerapan Pancasila dan Trisakti di Indonesia seringkali hanya bersifat simbolik, bukan sebagai pedoman hidup yang nyata. Nilai-nilai luhur tersebut terabaikan dalam praktik pemerintahan dan ekonomi.
Keadilan sosial, sebagai salah satu pilar utama Pancasila, masih jauh dari terwujud. Akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja masih sangat terbatas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.
Contohnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tasikmalaya, Jawa Barat, masih di bawah rata-rata nasional. Kemajuan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap modal dan kekuasaan.
Korupsi, Biaya Politik, dan Demokrasi yang Rawan Manipulasi
Korupsi yang sistemik menjadi penghambat utama terwujudnya keadilan sosial. Biaya politik yang sangat tinggi juga menyebabkan praktik politik uang merajalela.
Pemilu seringkali lebih menjadi kontestasi uang daripada kontestasi gagasan. Hal ini membuat demokrasi menjadi rapuh dan mudah dimanipulasi.
Sila keempat Pancasila, tentang hikmat kebijaksanaan, juga seringkali dilupakan. Demokrasi direduksi menjadi perolehan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan kebijaksanaan kolektif untuk kemaslahatan bersama.
Revisi Sistem Politik: Jalan Menuju Bangsa yang Kuat
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan revisi mendasar sistem politik Indonesia.
Pembiayaan politik 100 persen dari negara menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan membuka peluang bagi kader-kader muda yang berintegritas namun minim akses modal.
Transparansi keuangan partai politik juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan integritas sistem.
Kaderisasi yang sehat hanya mungkin terwujud dengan sistem yang adil dan transparan. Tanpa itu, partai politik akan terus didominasi oleh pemilik modal dan dinasti politik, sehingga demokrasi tetap rapuh.
Dengan demikian, mewujudkan Trisakti dan Pancasila bukan hanya sekadar slogan, melainkan perlu diimplementasikan secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat dan berdaulat.
Perubahan mendasar dalam sistem politik dan ekonomi, diiringi dengan komitmen untuk memberantas korupsi dan menciptakan keadilan sosial, merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa itu, potensi besar Indonesia hanya akan tetap menjadi mimpi.
