Pemerintah daerah kini diizinkan menggelar rapat di hotel, asalkan tidak berlebihan. Kebijakan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Namun, langkah ini menuai respons dari Komisi II DPR RI yang meminta agar penggunaan kantor tetap diprioritaskan, terutama untuk rapat berskala kecil.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya prioritas dalam penggunaan anggaran. Pemerintah daerah perlu bijak dalam menentukan rapat mana yang pantas digelar di hotel dan restoran.
Prioritaskan Kantor untuk Rapat Skala Kecil
Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam konteks kebijakan baru ini. Rapat-rapat yang tidak terlalu penting dan bersekala kecil sebaiknya tetap digelar di kantor pemerintah. Hal ini dinilai lebih efisien dan efektif dari segi biaya.
Penggunaan kantor untuk rapat kecil merupakan langkah hemat anggaran. Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara.
Peran Kepala Daerah dalam Pengelolaan Anggaran
Kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, memegang peranan penting dalam mengawasi penggunaan anggaran. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan prioritas rapat yang boleh digelar di luar kantor, melalui sekretaris daerah masing-masing.
Pemilihan hotel dan restoran untuk rapat juga harus selektif. Kepala daerah harus menetapkan kriteria dan skala prioritas untuk agenda rapat yang layak menggunakan fasilitas tersebut.
Perlunya Pedoman Teknis dan Standar Biaya
Komisi II DPR sebelumnya telah meminta pemerintah pusat untuk membuat pedoman teknis dan standar biaya untuk rapat di hotel dan restoran. Hal ini untuk memastikan transparansi dan efisiensi anggaran, terutama di tengah upaya pemerintah untuk mengefisienkan pengeluaran negara.
Pedoman teknis dan standar biaya tersebut penting untuk mencegah pemborosan. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menentukan biaya yang wajar.
Menjaga Efisiensi Anggaran di Tengah Kebutuhan Kegiatan
Pemerintah memang tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran. Namun, hal ini tidak berarti semua kegiatan di hotel dan restoran harus dihentikan.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah daerah tetap dapat mengadakan kegiatan di hotel dan restoran, asalkan dilakukan secara selektif dan tidak berlebihan.
Memilih Hotel yang Membutuhkan Bantuan
Tito Karnavian menyarankan untuk memprioritaskan hotel yang mengalami penurunan okupansi. Dengan cara ini, pemerintah dapat sekaligus membantu sektor perhotelan yang terdampak pandemi.
Kegiatan di hotel dan restoran tetap dapat dilakukan dengan bijak. Pemerintah dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dengan cara ini.
Kesimpulan
Kebijakan yang memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Prioritas penggunaan kantor untuk rapat skala kecil, peran aktif kepala daerah dalam mengelola anggaran, serta pedoman teknis dan standar biaya yang jelas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan efisiensi. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat dijaga tanpa menghambat kegiatan pemerintahan yang penting.
