Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya tekanan dari petinggi setelah mengungkap kasus kecurangan beras yang melibatkan 212 merek. Anomali harga beras, di mana harga di tingkat petani turun sementara harga di tingkat konsumen naik selama tiga bulan berturut-turut, menjadi titik awal pengungkapan ini.
Amran menjelaskan bahwa investigasi dilakukan setelah adanya kecurigaan terhadap disparitas harga tersebut. Tim gabungan Mentan dan Satgas Pangan kemudian melakukan pengecekan di 10 provinsi.
Investigasi Temukan 85% Beras Bermasalah
Penyelidikan yang melibatkan 13 laboratorium menguji 212 merek beras. Hasilnya mengejutkan: 85% di antaranya tidak sesuai standar.
Permasalahan yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian volume, harga eceran tertinggi (HET), registrasi PSAT, dan standar mutu sesuai Permentan No. 31 Tahun 2017. Baik beras premium maupun medium terkena dampaknya.
Tekanan dari Petinggi Atas Pengungkapan Kasus
Pengungkapan kasus kecurangan beras ini rupanya menimbulkan tekanan pada Amran Sulaiman. Seorang petinggi, yang disebut Amran sebagai teman dan sahabatnya, meminta Amran berhati-hati.
Alasannya, kasus ini melibatkan figur-figur penting. Amran menegaskan tetap berkomitmen mengungkap kasus ini karena merugikan negara, rakyat, petani, dan konsumen.
Dampak Kasus Kecurangan Beras
Skandal ini berdampak luas. Tidak hanya merugikan konsumen yang membeli beras dengan harga tinggi dan kualitas rendah, tetapi juga merugikan petani yang mendapatkan harga jual rendah.
Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dan pengawasan ketat terhadap distribusi dan perdagangan beras sangat penting.
Amran menambahkan bahwa tekanan yang diterimanya tidak akan menghentikan komitmennya untuk memberantas kecurangan dalam sektor pertanian. Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi petani dan konsumen. Keberaniannya untuk mengungkap kasus ini patut diapresiasi demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga beras. Sistem yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, mulai dari petani hingga konsumen. Semoga kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan menciptakan iklim perdagangan beras yang lebih sehat dan adil.
