Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra, tengah dilanda krisis besar. Sebuah rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik pada Rabu, 18 Juni 2025. Kejadian ini memicu gejolak politik yang signifikan dan mengancam stabilitas pemerintahan yang baru berusia 10 bulan.
Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Paetongtarn merosot tajam. Partai Bhumjaithai, mitra koalisi utama, telah menarik dukungannya. Partai-partai lain juga mempertimbangkan langkah serupa, menimbulkan ancaman serius bagi kelangsungan pemerintahan.
Isi Rekaman Percakapan PM Thailand: Kritik Terhadap Militer dan Upaya Perdamaian
Rekaman percakapan yang beredar, tertanggal 15 Juni 2025, memperlihatkan Paetongtarn mendesak Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui jalur damai. Ia juga meminta Hun Sen untuk tidak mendengarkan “pihak lain” dari Thailand, khususnya seorang jenderal militer yang dianggapnya hanya ingin mencari popularitas.
Pernyataan Paetongtarn tersebut memicu kontroversi. Banyak pihak menilai pernyataannya merendahkan wibawa militer dan mengancam kedaulatan nasional. Paetongtarn sendiri telah mengeluarkan klarifikasi, menyebut pernyataannya sebagai bagian dari strategi negosiasi. Ia menegaskan tidak ada masalah dengan pihak militer.
Koalisi Pemerintahan Retak, Posisi PM Thailand Terancam
Berselang beberapa jam setelah rekaman bocor, Partai Bhumjaithai secara resmi menarik dukungannya dari pemerintahan. Langkah ini merupakan pukulan telak bagi Paetongtarn.
Partai United Thai Nation (UTN), Chart Thai Pattana, dan Partai Demokrat sedang mengadakan rapat untuk menentukan sikap. Jika dua partai tambahan menarik diri, pemerintahan Paetongtarn akan menjadi pemerintahan minoritas dan hampir pasti akan runtuh. Ketegangan politik semakin meningkat.
Tanggapan PM Thailand dan Tekanan Politik yang Meningkat
Paetongtarn telah mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat keamanan tinggi, termasuk Menteri Pertahanan dan para panglima militer. Ia meminta maaf atas kebocoran rekaman dan menyerukan persatuan nasional.
Paetongtarn menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan negara dan memberikan dukungan penuh kepada militer. Namun, tekanan politik untuk mengundurkan diri terus meningkat. Dua opsi utama kini terbuka: pengunduran diri Paetongtarn atau pembubaran parlemen dan pemilu dini.
Oposisi, yang dipimpin oleh Partai Rakyat (suksesor Partai Move Forward), mendesak agar parlemen dibubarkan dan pemilu digelar secepatnya. Mereka berpendapat bahwa hanya melalui pemilu, pemerintahan yang sah dan mampu menyelesaikan masalah rakyat dapat dibentuk.
Opsi Pengunduran Diri dan Pemilu Dini
Jika Paetongtarn mengundurkan diri, parlemen akan memilih perdana menteri baru dari lima kandidat sisa pemilu 2023. Pemilu dini, di sisi lain, akan memberikan mandat baru kepada rakyat untuk menentukan arah politik negara.
Partai Rakyat menekankan pentingnya pemilu sebagai jalan keluar dari krisis. Mereka percaya bahwa rakyat menginginkan pemerintahan yang sah dan efektif.
Bayang-Bayang Thaksin Shinawatra dan Peran Militer
Pemerintahan Paetongtarn terus dibayangi oleh pengaruh ayahnya, Thaksin Shinawatra, yang tetap aktif di publik meskipun tidak memegang jabatan resmi. Militer Thailand, yang memiliki sejarah konflik dengan keluarga Shinawatra, kembali menegaskan perannya dalam menjaga stabilitas negara.
Militer menyatakan komitmennya pada demokrasi dan hukum, namun tetap waspada terhadap potensi gejolak politik. Mereka mendesak rakyat untuk tetap tenang dan percaya pada komitmen militer untuk menjaga monarki konstitusional dan kedaulatan nasional.
Krisis yang melanda pemerintahan Paetongtarn Shinawatra merupakan ujian berat bagi demokrasi Thailand. Ke depan, bagaimana parlemen dan partai-partai politik merespon krisis ini akan menentukan stabilitas politik dan masa depan pemerintahan di Thailand. Ketidakpastian politik masih membayangi, dan dampak jangka panjang dari skandal ini masih belum dapat diprediksi dengan pasti.
